Anggota DPR RI dari fraksi partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Al Muzzammil Yusuf meminta kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) untuk mencabut adanya draf Peta Jalan Pendidikan Nasional atau PJPN yang berlaku 2020 hingga 2035 mendatang dengan alasan karena di dalam draf tersebut telah menghilangkan frasa agama. Ini dianggap tidak sesuai dengan aturan konstitusi di mana ketuhanan yang maha Esa menjadi salah satu basis jalan pendidikan nasional selama ini.

PKPN Tidak Sesuai Konstitusi

Menurut Muzammil, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR di kompleks Parlemen, Konsep yang telah dibuat oleh Kemendikbud tidak sesuai dengan nama yang dicanangkan pada konsepnya. Arah peta jalan yang dari titik telat dan arahnya sudah tidak bertolak dari konstitusi dan berarah pada visi konstitusi. Dirinya menyebutkan pasar 31 ayat 3 yang merupakan produk link slot deposit pulsa tanpa potongan dari reformasi. Dengan adanya rapat maka Muzammil meminta kepada pihak kementrian pendidikan dan kebudayaan untuk bisa mencabut peta jalan tersebut.

Melalui pimpinan DPR, Muzammil meminta Kemendikbud untuk memberikan kajian kembali terhadap PJPN. Ada dua catatan terkait dengan PJPN yaitu mengenai teknis pembuatan serta ihwal substansi yang tidak sesuai dengan konstisusi. Disebutkan oleh wakil partai PKS tersebut bahwa secara teknis, PKS mengingatkan kementrian pendidikan dan kebudayaan untuk merujuk pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Ada pernyataan yang mengatakan bahwa pertaruan yang mengatakan bahwa peraturan presiden hanya mungkin dikeluarkan bila ada perintah UU dan perintah peraturan pemerintah. Jika dua hal itu tidak ada maka perpres tidak bisa dibuat. Konsep yang sudah dibuat oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan tidak sesuai dengan awal pengajuannya. Menurut Muzammil, arah peta jalan yang dari titik tolak dan arahnya sudah tidak sesuai dengan konstitusi. Dirinya khawatir PJPN akan sepenuhnya tidak akan sesuai dengan konstitusi yang dimiliki oleh negara.

PJPN Sejak Awal Tidak Merujuk Konstitusi

Muzammil dari PKS mengakui bahwa dirinya khawatir PJPN akan tidak sesuai dengan konstitusi. Pihaknya merasa khawatir jika mindset dari pembuatan peta jalan ini sejak awal tidak merujuk pada semangat konstitusi dan undang undang pendidikan. PJPN yang menjadi bahan kajian di dalam rapat paripurna ini adalah PJPN yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud yaitu PJPN 2020-2035. Peta jalan ini dirumuskan untuk mampu mempermudah pengejawantahan salah satu tujuan nasional dan dapat diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari hari seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan nasional ini termaktub dalam Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Visi Indonesia di tahun 2035 adalah Memabngung rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. PJPN ini sudah diumumkan kepada beberapa pihak kementrian dan lembaga yang terkait untuk bisa memberikan panduan dalam bidang pendidikan. Namun sesuai dengan pendapat PKS melalui Muzammil bahwa frasa agama yang hilang dari dalam tubuh PJPN dianggap sudah menyalahi konstitusi yang ada. Pihaknya meminta Kemendikbud untuk mampu mengkaji ulang dan menyusun kembali PJPN yang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan sesuai dengan semangat konstitusi Negara Republik Indonesia. Dengan begitu visi Indonesia di tahun 2035 akan sesuai dengan tujuan nasional dan sesuai dengan konstitusi negara.